IM.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Program pemulihan ekonomi menjadi titik tekan kebijakan tersebut.
Tujuh prioritas pembangunan sesuai RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yakni pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata.
Kedua, pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Ketiga, penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
Selanjutnya, pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban lebih tinggi. Kelima, meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas.
Keenam, pemantapan daya dukung SDA dan pelestarian lingkungn hidup. Serta ketujuh, peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.
Kebijakan tujuh prioritas pembangunan tersebut mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 antara lain berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, visi-misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Kemudian RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan RKP tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022.
Rangkaian kebijakan itu dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang digelar Bappeda di Hotel PCP Trawas, Selasa (30/3/2021) pagi. Agenda tersebut juga menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, dan memproyeksikan RKPD Tahun 2022 menjadi bagian RPJMD Tahun 2021-2026.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Hariyono, pada laporan sambutan menjabarkan beberapa tahapan musrenbang. Dimulai dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2021, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tanggal 03-11 Februari 2021, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah tanggal 15 Maret 2021 dan Musrenbang Disabilitas tanggal 16 Maret 2021.
Berkaitan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022, Hariyono turut memaparkan arahan langkah-langkah penyusunan RKPD 2022 dari Pemerintah Pusat yang dibagi menjadi beberapa point. Antara lain dengan kondisi Renstra Perangkat Daerah yang belum tersusun, dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2022, Kepala Bappeda mengoordinasikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diproyeksikan menjadi bagian pada Rancangan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2026.
“Berdasarkan pada tema di atas, dan sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diarahkan dalam tujuh prioritas pembangunan,” ujarnya.
Antara lain Rancangan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2022 meliputi pendapatan daerah Rp 2.470.618.424.854, belanja daerah Rp 2.610.618.424.854, dan pembiayaan netto Rp 140.000.000.000. Adapun total usulan pagu indikatif pada Rancangan RENJA Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 2.831.737.522.337 terdiri dari 246 program 620 kegiatan dan 1732 sub kegiatan.
Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 221.119.097.483 dengan catatan belum termasuk nilai reses/hibah bansos lembaga-perseorangan dan nilai usulan desa/kelurahan yang akan diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah. Sehingga diperlukan sinkronisasi usulan pagu indikatif RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan pagu Indikatif Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2022.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam pidato arahannya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kontraksi karena pandemi. Namun, menurutnya, kondisi itu masih cukup aman karena ada di urutan ke-4 terkecil se-Jawa Timur.
“Pertanian kita berjalan baik dan tidak terdampak pandemi, sehingga itu bisa jadi pertimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi,” kata Bupati Ikfina Fahmawati di acara Musrenbang RKPD tahun 2022 di Hotel PCP Trawas, Selasa (30/3/2021).
Ikfina menerangkan, perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program, dan pemilihan program prioritas harus benar-benar dilakukan. Pihaknya tidak ingin, program dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2022, jauh dari orientasi kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Apalagi tidak berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan,” tandas Ikfina. (im)
