Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti mendesak Pemkot Mojokerto mengevaluasi program pemerian seragam gratis kepada siswa baru SD dan SMP yang kerap terhambat realisasinya.

IM.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto mendesak Pemerintah Kota melakukan evaluasi, khususnya terkait tender pengadaan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP. Pasalnya, realisasi program tersebut kerap terhambat sehingga menambah beban kepada wali murid.

Molornya pembagian seragam gratis sampai masuk hari aktif sekolah membuat wali murid harus membeli sendiri. Tak berbeda dengan sebelumnya, tahun ajaran 2022-2023 ini pun para siwa baru belum mendapat seragam gratis dari Pemkot Mojokerto karena proses tender sempat gagal sehingga harus dilelang ulang.

“Harusnya kan waktu PPDB, sebelum mulai tahun ajaran baru siswa menerima seragam agar tidak sampai beli sendiri, kan begitu logikanya. Kalau beli sendiri ya lumayan loh harganya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, Senin (22/8/2022).

Dari di laman resmi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mojokerto, paket pengadaan seragam nasional gratis untuk siswa SD dan SMP diajukan lelang tender sejak April 2022. Masing-masing dialokasikan dengan pagu anggaran Rp 1,2 miliar untuk belanja kain seragam SMP dan Rp 1,1 miliar untuk jenjang SD.


Sedangkan untuk seragam khusus atau khas daerah senilai Rp 2,6 milyar. Namun semuannya mengalami tender gagal.

Gagalnya tender paket pengadaan seragam gratis itu dipicu spesifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak sesuai dengan produk. Kendati demikian, Ery menandaskan, seharusnya dinas terkait bisa merubah sistem pelelangannya.

Sehingga begitu tahun ajaran baru di mulai maka semua murid baru bisa menerima seragam gratis tepat waktu. Sebab program seragam gratis sangat berarti bagi keluarga yang tidak mampu.

“Kebiasaan mengajukan tender waktunya mepet-mepet. Seumpama tendernya di awal-awal, andaikan ada tender gagal, kan bisa tidak sampai menggangu waktu PPDB dan tidak sampai telat. Apakah sistemnya tidak bisa diperbaiki?,” tandasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, tahun ini bukan pertama kalinya seragam gratis telah dibagikan. Pada 2019, pihaknya juga mendapatakan laporan serupa. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia berjanji menindaklanjuti dan menanyakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Ia juga ingin mengetahui kendala dan solusi yang telah dilakukan pemerintah. Sebab, pembagian seragam sekolah gratis merupakan program prioritas.

“Ini masukan buat saya, nanti saya tanyakan ke Dinas Pendidikan,” ujar Ery. (Baca: Dinas P dan K Kota Mojokerto Lalai Tender, Pembagian Seragam Gratis Siswa Kembali Molor)

Molornya pembagian seragam sekolah gratis itu juga dikeluhkan oleh wali murid. Realisasi program prioritas itu tidak sesuai dengan yang digembar gemborkan oleh Pemkot Mojokerto selama ini.

“Katanya dapat seragam gratis tapi anak saya belum dapat. Masak sudah selesai pengenalan lingkungan sekolah belum dapat juga. Jadinya saya harus beli yang baru dulu, karena anak sudah mengikuti pelajaran kelas di SMP,” jelas salah satu wali murid siswa SMPN 4 Kota Mojokerto yang enggan disebut namanya.

Walimurid terpaksa harus membeli 3 stel seragam untuk anaknya. Yakni seragam nasional, pramuka, dan batik khas sekolah Kota Mojokerto. Untuk yang batik, kata Walimurid tersebut, pihak sekolah mewajibkan membeli kain potong di sekolahan dengan harga Rp 225 ribu.

“Beli ditoko, habis Rp 200 satu stel. Batiknya disuruh beli berupa kain di sekolah Rp 255 ribu, tidak gratis. Lah itu belum beli yang lainnya,” ungkapnya.

Ia mengaku sangat keberatan karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan. Pada saat pendaftaraan siswa baru, pihak sekolah menjanjikan setiap siswa baru bakal mendapat seragam gratis sesuai 3 stel.

“Katanya seragamnya gratis. Tapi katanya diberikan dipertengahan semester biasanya, kalau memang gratis seharusnya diberikan dari awal masuk,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Mojokerto Amin Wachid tak menampik jika pada tahun 2019, 2020, 2022 pembagian seragam gratis mengakui paket pengadaan seragam gratis mengalami keterlambatan. Untuk tahun 2022, pada pengajuan tender mengalami kendala aturan TKD. Sehingga tender sempat gagal.

“Logikanya memang seharusnya dibagikan di awal tahun ajaran baru. Tapi ya bagaimana lagi karena memang terkendala ada aturan TKDN sehingga gagal. Saya akui saya salah,” katanya.

Namun, telah dilaksanakan tender ulang dan selasai. PT Yasarah Karya Utama sebagai pemenang tender pengadaan kain seragam untuk siswa SD dengan nilai kontrak Rp 1.013.705.280. Dan CV Widya Sarana pemenang tender kain seragam untuk siswa SMP dengan nilai kontrak Rp 1.135.530.000.

Amin mengatakan, seragam gratis akan dibagikan dalam bentuk potongan kain. Masing-masing siswa akan menerima 3 stel. Rencananya, seragam gratis tersebut akan dibagikan pada bulan Oktober 2022.

“Saya minta maaf karena terlambat membagikan. Seragam gratis nanti akan dibagikan bulan Oktober,” jelasnya.

Untuk program seragam gratis tahun 2020 sempat akan dibatalkan menyusul adanya pengalihan anggaran atau refocusing untuk penanganan Covid-19. Namun, angaran untuk program perlengkapan sekolah gratis urung direfocussing.

“Tidak jadi batal, tetap terlaksana pada bulan Agustus (2020),” pungkasnya.

Selain seragam sekolah gratis, para murid baru juga mendapatkan tas dan sepatu gratis. Penyalurannya pun bersamaan.

“Tas dan sepatu juga dapat, disalurkan bersama seragam,” pungkasnya. (cw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here