inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal transparansi anggaran. Pemkot Mojokerto sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan istimewa ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil disabet secara berturut-turut oleh Pemkot Mojokerto selama lebih dari satu dekade. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat sore (29/5/2026).
Prosesi penyerahan LHP BPK tersebut dihadiri dan diterima langsung Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan bukti nyata dari konsistensi seluruh jajaran pemerintahan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Capaian ini menunjukkan bahwa budaya pemerintahan yang akuntabel di Kota Mojokerto terus berjalan secara konsisten. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD secara transparan dan profesional,” tutur Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.
Menurut Ning Ita, opini WTP dari BPK RI ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata. Status tertinggi dalam audit keuangan ini mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah daerah untuk menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ning Ita menekankan bahwa ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati dalam mengeksekusi anggaran program daerah.
“Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.
Menghadapi dinamika pembangunan dan tuntutan efisiensi anggaran ke depan, Pemkot Mojokerto berkomitmen untuk tidak lengah. Penguatan sistem pengawasan internal (internal control) dan peningkatan efektivitas birokrasi akan terus digenjot agar standar akuntabilitas ini tetap berada di level tertinggi pada tahun-tahun mendatang. (uyo)
