
inilahmojokerto.com – Sebanyak 968 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 resmi disiapkan untuk melakukan pendataan aktivitas usaha di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan menjadi bagian dari agenda nasional yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) setiap satu dekade sekali.
Kesiapan para petugas ditandai melalui Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Hotel Grand Whiz Trawas, Rabu (10/6-2026). Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara simbolis melepas petugas dengan menabuh gong serta memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan peserta sensus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala BPS Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, para instruktur daerah, serta ratusan petugas lapangan yang akan bertugas di berbagai kecamatan.
Dalam sambutannya, Bupati Al Barra menegaskan bahwa data menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan daerah yang tepat sasaran. Menurutnya, perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis menuntut pemerintah memiliki basis data yang akurat dan selalu diperbarui.
“Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data strategis yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Mojokerto memiliki kekuatan ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, pariwisata hingga UMKM yang terus tumbuh. Seluruh potensi tersebut membutuhkan dukungan data yang valid agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif.
Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran lebih rinci mengenai kondisi dunia usaha, persebaran aktivitas ekonomi, karakteristik pelaku usaha, hingga peluang pengembangan sektor-sektor produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Al Barra, keberadaan data yang akurat juga sejalan dengan visi pembangunan daerah melalui Catur Abhipraya Mubarok, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, koperasi, usaha mikro, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Program pemberdayaan ekonomi akan berjalan lebih optimal apabila didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus selama proses pendataan berlangsung.
Al Barra juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjaga integritas dan profesionalisme saat bertugas. Ia menilai keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh kualitas data yang berhasil dikumpulkan di lapangan.
“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha, serta pastikan setiap data yang dihimpun benar-benar akurat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang bertujuan memotret struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Menurutnya, petugas yang diterjunkan telah dibekali pemahaman mengenai metodologi pendataan, penggunaan instrumen sensus, hingga pemanfaatan teknologi digital guna menjamin kualitas data yang dihasilkan.
“Apel siaga ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh petugas siap menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Mojokerto melibatkan 968 petugas yang terdiri dari Pengawas Lapangan (PML) dan Petugas Pencacah Lapangan (PPL). Mereka akan melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto hingga akhir Agustus mendatang.










































