inilahmojokerto.com – Maraknya aktivitas galian C ilegal di berbagai daerah menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani.
Legislator dari Fraksi PKS itu mengusulkan agar tambang rakyat dikelola melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Meitri saat berdiskusi bersama wartawan dan konten kreator di Kota Mojokerto, Jumat (31/7/2026).
Dalam forum tersebut, persoalan maraknya galian C tanpa izin di wilayah Mojokerto menjadi salah satu topik yang mengemuka.
Menurut Meitri, keberadaan KDKMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dapat dimanfaatkan untuk mewadahi aktivitas pertambangan rakyat, khususnya tambang berskala kecil yang selama ini banyak beroperasi tanpa izin.
“Melalui KDKMP, tambang rakyat dapat dikelola dalam bentuk koperasi sehingga tidak lagi berjalan secara perseorangan atau kelompok tanpa kepastian hukum. Dengan begitu, aktivitasnya memperoleh perlindungan negara sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai skema koperasi akan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan yang selama ini belum tergarap secara optimal akibat maraknya aktivitas ilegal.
Selain membahas sektor pertambangan, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu juga menyoroti tantangan yang dihadapi media arus utama di tengah pesatnya perkembangan media digital dan kreator konten.
Meitri menilai regulasi di bidang pers perlu terus menyesuaikan perkembangan teknologi dan ekosistem informasi.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan hadirnya pembaruan regulasi apabila memang dibutuhkan oleh industri media.
“Memungkinkan adanya rancangan undang-undang terkait pers untuk menjawab kebutuhan zaman, sepanjang memang relevan dengan kondisi yang dihadapi insan pers,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi aspirasi para konten kreator yang menginginkan adanya perlindungan bagi pekerja kreatif digital.
Meitri mendorong para kreator membangun agensi atau wadah profesional agar memiliki model bisnis yang lebih berkelanjutan.
Menurutnya, agensi kreatif dapat memproduksi konten secara konsisten dan menawarkan layanan, termasuk personal branding bagi kepala daerah maupun berbagai pihak yang membutuhkan jasa komunikasi digital.
