inilahmojokerto.com – Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 diproyeksikan turun Rp111,04 miliar dibandingkan APBD 2026. Penurunan ini terutama dipengaruhi berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi penyesuaian anggaran, Pemerintah Kabupaten Mojokerto justru menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp918,43 miliar pada 2027.
Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Whicesa, Rabu (28/10/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian penjelasan bupati atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam paparannya, total pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,326 triliun. Jumlah tersebut turun dari APBD 2026 yang mencapai Rp2,437 triliun.
Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer yang diproyeksikan sebesar Rp1,408 triliun. Angka ini berkurang sekitar Rp147,69 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,556 triliun.
Di tengah penurunan tersebut, PAD justru menunjukkan tren peningkatan. Pemerintah daerah menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp918,43 miliar atau naik Rp36,64 miliar dibandingkan APBD 2026.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang ditargetkan Rp542,32 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp346,62 miliar. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp12,99 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16,49 miliar.
Kenaikan PAD tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal di tengah berkurangnya dukungan dana transfer.
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp2,486 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp111,04 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,597 triliun.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp160 miliar. Pemerintah Kabupaten Mojokerto merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp160 miliar untuk menutup defisit tersebut.
Bupati Muhammad Al Barra menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada RKPD dan arah kebijakan RPJMD, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah.
Tema pembangunan Kabupaten Mojokerto 2027 adalah “Hilirisasi SDA dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.”
Arah kebijakan tersebut difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pemkab Mojokerto juga mematok target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 4,51 hingga 5,83 persen.
Melalui kebijakan anggaran tersebut, pemerintah daerah berharap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat, meskipun ruang fiskal menghadapi tekanan akibat penurunan pendapatan transfer.
