IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mengkampanyekan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto sejalan dengan Program Nasional (Prognas). Pelatihan peningkatan kapasitas diberikan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat desa se-Kecamatan Mojoanyar, Kamis (13/10/2022).
Pelatihan diikuti 24 ketua dan sekretaris TP PKK dari 12 Desa se-Kecamatan Mojoanyar. Dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Camat Mojoanyar, ketua TP PKK Kecamatan Mojoanyar, serta Kepala Puskesmas Desa Gayaman.
“Rencana aksi Nasional penurunan stunting ini sudah dimulai sejak tahun 2018. Sudah dibuat rencana aksinya dan harusnya ini dilaksanakan mulai tahun 2019 dan selesai tahun 2024,” kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam paparan materi pelatihan peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK di Kantor Kecamatan Mojoanyar, Kamis (13/10/2022) pagi.
Ikfina memaparkan pengertian dasar stunting kepada TP PKK desa agar mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan masalah stunting. Yakni kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.
“Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting jangka kedepannya adalah berhubungan dengan kecerdasan,” ujarnya.
Selain itu, angka stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen menurut hasil penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dari hasil tersebut, Bupati Ikfina menilai, perlu dikaji ulang dengan monitoring langsung semua balita yang ada di Kabupaten Mojokerto melalui Posyandu.
“Kita akan pengadaan yang isinya adalah alat ukur panjang badan. Kita akan bagikan kepada semua posyandu-posyandu di semua desa dan saya minta tolong ukur semua tanpa terkecuali,” jelasnya.
Bupati Ikfina menjelaskan, dalam menurunkan angka stunting terdapat dua intervensi pencegahan stunting yakni Intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Cara pertama menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Sedangkan sasaran yang kedua tidak berhubungan langsung dengan stunting.
“Seperti air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuran JKN, bantuan tunai bersyarat bantuan sosial pangan, pelayanan KB, menekan angka kehamilan, dan pemberian informasi mengenai stunting,” paparnya.
Ia menyebutkan, terdapat empat indikator untuk menilai keluarga beresiko melahirkan balita stunting. Pertama keluarga pra sejahtera atau anak 7-15 tahun tidak sekolah, tidak punya sumber penghasilan tetap, lantai tanah, keluarga tidak makan beragam minimal dua kali.
Kedua fasilitas lingkungan tidak sehat atau tidak memiliki sumber air minum layak, tidak memiliki jamban layak, dan tidak memiliki rumah layak huni. Ketiga pendidikan terakhir ibu di bawah SLTP.
“Dan yang terakhir pasangan usia subur terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga,” sebutnya.
Bupati Ikfina juga meminta TPPS tingkat desa mampu melaksanakan program percepatan penurunan stunting dengan memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Antara lain memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok.
“Selain itu, sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa, melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala, melaksanakan rembug stunting di tingkat desa atau kelurahan dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.
Setelah menyampaikan materi, Bupati Ikfina melanjutkan dengan melihat berbagai produk UMKM kecamatan Mojoanyar yang menyuguhkan berbagai produk seperti olahan makanan.
Diketahui, sebelum menghadiri pelatihan peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK di Kantor Kecamatan Mojoanyar. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mendampingi Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Purwo Sudaryanto bersama Danrem 082/CPJY Kolonel Inf Unang Sudargo, S. H.,M.M, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Beni Asman meninjau lokasi sasaran fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ibu Harmi sekaligus penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat desa Pacing dan peralatan sekolah kepada siswa yang berhak menerima di SDN Pacing, dalam agenda penutupan serbuan teritorial dan komunikasi sosial TNI dengan komponen masyarakat TA 2022. (im)
