IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera merampungkan rencana strategis (renstra) tahun 2024. Intruksi tersebut disampaikan saat memberi sambutan pembukaan acara Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51 Kabupaten Mojokerto.
“Tolong rencana strategis untuk 2024 segera diselesaikan. Sehingga akan menjadi pegangan kecamatan untuk menyusun rencana strategis dan selanjutnya dipakai di tingkat desa/kelurahan,” ungkapnya.
Bupati Ikfina juga menyampaikan, saat ini gerakan PKK sudah memiliki produk hukum yang kuat, baik melalui Perpres dan Permendagri. Sehingga saat ini PKK bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Dulu kita berjalan berdasarkan hasil Rakernas. Kemudian 2017 baru keluar Perpres, disitulah PKK ini mempunyai dasar hukum yang kuat, ada produk hukum yang jelas memerintahkan kepada kepala daerah, Mendagri, camat, kades/lurah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK,” tuturnya.
Sementara rencana induk, lanjut Ikfina, juga telah tertuang dalam Permendagri yang dikeluarkan pada tahun 2020. “Untuk rencana induk juga sudah masuk di dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,” jelasnya.
Melalui momen Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Kabupaten Mojokerto ini, Bupati Ikfina berharap bisa memantik semangat seluruh Ketua Tim Penggerak PKK serta kader PKK untuk terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
“PKK bukanlah organisasi wanita, tapi gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Kabupaten Mojokerto bertajuk ‘Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh’ kali ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ketua Darmawanita Persatuan, serta diikuti seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa. (im)
