inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/3/2026).
Forum perencanaan tahunan tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan Kota Mojokerto pada tahun mendatang.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya menegaskan bahwa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan selektif dalam menentukan skala prioritas program.
“Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat,” ujar Ika.
Ia menegaskan, meskipun ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah kota tetap memprioritaskan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar.
Beberapa sektor yang menjadi fokus utama antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Di sisi lain, proses penyusunan perencanaan pembangunan tetap dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara luas.
Pemerintah Kota Mojokerto mencatat sebanyak 284 usulan masyarakat telah dihimpun melalui Musrenbang yang sebelumnya digelar di 18 kelurahan dan tiga kecamatan.
Selain itu, terdapat pula 773 usulan yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Seluruh usulan tersebut akan melalui proses penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Seluruh usulan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar program 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dalam Musrenbang tersebut juga dipaparkan tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027, yakni peningkatan ketahanan ekonomi serta sosial budaya melalui penguatan daya saing sektor unggulan daerah.
Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah kota menetapkan sembilan prioritas pembangunan yang dirumuskan melalui kajian teknokratis serta pembahasan bersama DPRD.
Musrenbang RKPD ini turut dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan instansi vertikal, akademisi, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, perusahaan hingga pelaku usaha.
Ika menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.
“Pembangunan Kota Mojokerto tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (kim)
