inilahmojokerto.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mojokerto mulai merumuskan program kerja 2027 untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Sejumlah agenda disiapkan, mulai dari memperluas akses pasar UMKM, mengembangkan industri batik, hingga membuka peluang pengadaan kebutuhan sekolah bagi pengusaha lokal.
Rencana tersebut dibahas dalam diskusi internal pengurus Kadin Kabupaten Mojokerto di Hotel Grand Whiz Trawas, Sabtu (7/11/2026) sore. Pertemuan dipimpin Ketua Kadin Kabupaten Mojokerto Tantowi, dihadiri Dewan Pertimbangan Kadin H .Rubiyono Gatot Suwiryo SH MH dan H. Sholeh, serta jajaran pengurus.
Diskusi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program organisasi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Al Barra atau Gus Barra.
Ketua Kadin Kabupaten Mojokerto Tantowi mengatakan, keberadaan Kadin mulai menunjukkan perkembangan melalui keterlibatan dalam sejumlah kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui kegiatan Car Free Day dan kolaborasi dengan perangkat daerah.
Menurutnya, tingginya minat pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan ruang promosi dan pemasaran produk lokal. Bahkan, jumlah pendaftar terkadang melebihi kapasitas tempat yang tersedia.
“Kadin ini milik masyarakat dan milik kita bersama. Karena itu, kami ingin keberadaan Kadin bisa dirasakan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM dan IKM, bukan hanya anggota organisasi,” ujar Tantowi.
Ia menjelaskan, Kadin juga terlibat dalam sejumlah program pembinaan UMKM, termasuk fasilitasi sertifikasi gratis melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ke depan, kegiatan semacam ini akan terus diperluas agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh manfaat.
Tantowi juga merespons masukan mengenai perlunya komunikasi yang lebih intensif antara pengurus dan anggota. Ia berencana mengakomodasi usulan pertemuan rutin setiap satu hingga dua bulan sekali untuk membahas perkembangan organisasi sekaligus peluang usaha.
“Masukan dari pengurus tentu kami akomodasi. Ke depan, kami ingin lebih rutin bertemu untuk membahas program, menyampaikan informasi, dan berbagi peluang usaha. Harapannya, seluruh pengurus dan anggota bisa ikut bergerak sehingga Kadin semakin dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan pengurus yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Mojokerto, Satuin mendorong agar Kadin memperluas keanggotaan, terutama dari kalangan UMKM. Menurutnya, penguatan organisasi harus diikuti dengan pendampingan nyata bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan pengetahuan dalam mengembangkan bisnis.
“Harapan kami, Kadin lebih sering mengadakan pertemuan santai atau ngopi bersama. Anggotanya juga perlu ditambah sebanyak-banyaknya, terutama dari kalangan UMKM,” ungkapnya.
Ia menyatakan kesiapan PHRI untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan usaha, khususnya bagi pemilik warung, kafe, restoran, maupun pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan.
“Kalau ada pelaku usaha kecil yang membutuhkan bimbingan, kami siap berbagi ilmu dan pengalaman di bidang perhotelan maupun restoran. Harapannya, mereka bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, pengurus Kadin, Kasiono, menyoroti peluang ekonomi dari kebutuhan pengadaan seragam sekolah. Ia mendorong agar Kadin menjembatani komunikasi dengan Dinas Pendidikan sehingga kebutuhan seragam sekolah dapat menjadi pasar bagi pengusaha tekstil, toko seragam, dan pengrajin batik di Kabupaten Mojokerto.
Menurutnya, kebutuhan seragam sekolah setiap tahun memiliki potensi perputaran ekonomi yang besar. Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan seragam untuk siswa SMP saja melibatkan sekitar 8.765 wali murid dengan potensi perputaran uang mencapai Rp7,5 miliar per tahun.
“Potensi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan pengusaha lokal. Pengadaan seragam biru putih, pramuka, olahraga, maupun batik bisa melibatkan toko dan produsen yang ada di Kabupaten Mojokerto,” kata Kasiono.
Ia juga menyoroti perbedaan harga seragam yang menurut hasil perbandingannya cukup besar. Kasiono mengaku pernah membandingkan harga seragam yang dibeli melalui sekolah dengan produk berbahan setara di toko.
Menurut perhitungannya, tiga jenis seragam yang dibeli melalui jalur tersebut mencapai sekitar Rp965 ribu. Sementara produk pembanding yang diperolehnya di toko sekitar Rp293 ribu. Setelah ditambah seragam olahraga dan atribut, totalnya diperkirakan sekitar Rp600 ribu.
“Kalau kebutuhan ini bisa dipenuhi pengusaha lokal dengan harga yang lebih kompetitif, masyarakat mendapatkan pilihan yang lebih terjangkau. Di sisi lain, uang yang dibelanjakan wali murid juga bisa berputar di Mojokerto,” jelasnya.
Kasiono juga melihat peluang besar bagi pengrajin batik lokal untuk memasok kebutuhan batik khas sekolah. Menurutnya, pasar tersebut dapat memberikan kepastian pesanan bagi perajin sekaligus menjaga keberlangsungan usaha batik daerah.
“Pengrajin batik di Mojokerto sebenarnya punya potensi. Mereka membutuhkan pasar dan pelanggan. Kalau kebutuhan batik sekolah bisa disinergikan dengan perajin lokal, ini akan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Berbagai masukan tersebut juga menjadi perhatian dalam pembahasan program Kadin 2027. Selain membuka akses pasar, pengurus menilai organisasi perlu memperbaiki tata kelola komunikasi internal agar informasi program dan pembagian tugas dapat menjangkau seluruh anggota.
Tantowi mengapresiasi berbagai gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menyatakan usulan pengurus akan menjadi bahan pembahasan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun perangkat dinas terkait.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Kadin Kabupaten Mojokerto berharap dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung program pembangunan Bupati Mojokerto pada 2027. Tidak hanya melalui kegiatan organisasi, tetapi juga dengan menghadirkan peluang usaha, memperkuat UMKM, serta mendorong agar potensi ekonomi daerah memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
