Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), berhasil meraih penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2017 dibawah kepemimpinan Joedha Hadi

IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), berhasil meraih penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2017.

Penghargaan ini diterimakan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mojokerto, Agus M. Anas, oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana S. Yembise, Sabtu (22/7) di Hotel Swiss Bell Inn, Pekanbaru, Riau.

Penghargaan yang diserahkan bersamaan dengan rangkaian Hari Anak Nasional tersebut, juga diterima oleh 10 gubernur dan 126 bupati/walikota yang mendukung terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Prestasi ini merupakan yang pertama bagi DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, dibawah kepemimpinan Joedha Hadi. Tingkat Pratama sendiri merupakan yang pertama, selanjutnya masih ada tingkat Madya, Nindya, Utama dan KLA.


Masing-masing didasarkan atas skor nilai yang didapat dari 31 indikator penilaian. “Evaluasi KLA dilakukan tiap dua tahun. Kita berharap di tahun 2019 nanti, capaian kita bisa meningkat lagi (dari Pratama bisa ke Madya),” harap Joedha Hadi.

Tingkat Pratama apabila kota/kabupaten mendapat 500-600 poin, Madya dengan 600-700 poin, Nindya dengan 700-800 poin, Utama dengan nilai 800-900 poin, dan tingkatan paling tinggi yakni KLA dengan cakupan skor penilaian di atas 900 poin.

Penilaian pertama dilakukan tim juri dengan menilai profil yang diserahkan masing-masing kota/kabupaten. Selanjutnya tim juri melakukan evaluasi lapangan, untuk melihat langsung apakah profil yang digambarkan telah sesuai dengan kondisi riil lapangan.

KLA diberikan pada suatu kota/kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Semuanya terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, dalam kebijakan proses serta kegiatan menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. (ika/uyo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here