IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 sebesar Rp 3.851.893. Angka tersebut masih berupa rekomendasi yang diusulkan ke Gubenur Jawa Timur, Soekarwo, untuk disetujui.
Besaran UMK 2018 yang diusulkan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi ini naik sekitar Rp 296 ribu dibanding UMK tahun 2018 Rp 3.565.660,82.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budi Sulistyo mengatakan, besaran UMK 2019 itu sesuai hasil kesepakatan Dewan Pengupahan. Pihaknya yakin, usulan angka UMK itu akan disetujui gubernur karena juga sudah sesuai Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Nugroho menjelaskan, angka yang disepakati Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari serikat buruh dan Apindo serta perwakilan pemerintah itu berdasar rumusan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 8,03 persen.
“Rumusnya Rp 3.565.000 dikalikan 8,03 persen. Semua daerah di ring 1 menggunakan formula yang sama. Kalau pun ada selisih, tidak signifikan,“ kata Nugroho, Jumat (9/11/2018).
Sebelumnya Gubernur Jatim Sokarwo menetapkan UMP Jatim 2019 sebesar Rp 1.630.059,05. Besaran UMP itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/629/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2019. (Baca: Sah, UMP Jatim 2019 Rp 1,6 Juta, Naik Rp 121 Ribu).
Adapun kabupaten dan kota lain yang masuk ring 1 meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan pun telah mengirimkan usulan UMK ke gubernur. Angkanya ditaksir sekitar Rp 3,8 juta.
Besaran UMK di daerah ring 1 lebih besar dibandingkan dengan daerah di pinggiran. Angka UMK memang bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah.
Selain itu, UMK di daerah lain yang berada di ring 2 dan seterusnya lebih kecil karena kebutuhan di daerah itu juga tidak setinggi di kota atau kabupaten di ring 1. (im)
