inilahmojokerto.com – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur menyoroti kualitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran daerah tidak berhenti pada pencapaian output administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu mengatakan, evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemkab Mojokerto diarahkan terutama pada lima sektor prioritas, yakni kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting.
Dari evaluasi tersebut, BPKP mencatat Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan intervensi anggaran sebesar Rp350,27 miliar atau 13,48 persen dari total APBD untuk lima sektor tersebut.
Hal itu disampaikan Hasoloan saat menerima audiensi dan konsultasi Pemkab Mojokerto di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/9-2026) sore.
“Kami melakukan evaluasi perencanaan penganggaran terutama untuk lima sektor yang diarahkan oleh BPKP Pusat, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting, yang juga secara nasional ini di-cascading kemudian ke masing-masing pemerintah daerah,” ujar Hasoloan.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran yang jelas dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Inti utama dari perencanaan berbasis kinerja adalah kemampuan kita untuk merumuskan tujuan atau sasaran yang ingin kita capai harus berorientasi pada hasil,” katanya.
Dalam evaluasinya, BPKP Jatim memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Mojokerto untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah desain intervensi pembangunan. BPKP mendorong pemerintah daerah menggunakan pendekatan critical success factor, yakni mengidentifikasi faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, anggaran diharapkan tidak tersebar tanpa mempertimbangkan faktor yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target.
“Memperbaiki desain intervensi perencanaan dan penganggaran berdasarkan critical success factor, di mana faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai tujuan kita, anggarannya diarahkan kepada anggaran terbesar,” ujar Hasoloan.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hubungan antara perencanaan, penganggaran dan hasil pembangunan semakin jelas.
Artinya, setiap intervensi yang dibiayai APBD diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran yang hendak dicapai pemerintah daerah.
Audiensi Pemkab Mojokerto dengan BPKP Jatim juga berkaitan dengan rencana besar pemerintah daerah untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto.
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan, karena menyangkut pembangunan dalam skala besar dan membutuhkan perencanaan serta penganggaran bertahap, Pemkab Mojokerto berkonsultasi dengan BPKP untuk memastikan setiap tahapan disusun secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.
Al Barra mengatakan, pendampingan BPKP diperlukan agar proses perencanaan pembangunan tidak hanya melihat kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pemkab Mojokerto juga menyatakan akan menindaklanjuti masukan dan evaluasi yang diberikan BPKP Jatim sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Bagi BPKP Jatim, prinsip utamanya adalah memastikan setiap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah memiliki sasaran yang jelas serta diarahkan pada hasil pembangunan, bukan semata-mata pada terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan.
