IM.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, Senin (17/12-2018) siang di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
DIPA untuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, tercatat sebesar Rp2.350.288.995,00.
Gubernur Soekarwo dalam acara ini membacakan enam arahan penting Presiden Jokowi seputar penggunaan dana.
Pertama, mempersiapkan program-program pembangunan pada 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal.
Kedua, memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas,serta honorarium.
Ketiga, melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan atau per kuartal untuk meyakini semua program Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.
Keempat, Presiden meminta agar para pelaksana anggaran menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark up, maupun perbuatan menyimpang lainnya.
Dengan demikian, pimpinan instansi harusikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas internal di masing-masing K/L dan Pemda.
Kelima, memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar kementerian, antar Pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.
Keenam, agar pelaksana anggaran melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasiI-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya.
Presiden juga mengamanatkan seluruh aparatur pemerintah dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan serta menyejahterakan rakyat.
“Persiapkan program sejak awal Januari 2019. Persiapan lelang harus dilakukan lebih awal. Alokasi harus digunakan betul-betul untuk kegiatan utama. Jangan sampai menguap sia-sia untuk kegiatan pendukung seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional saja, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. Berhati-hati melakukan pengawasan secara berkala. APBN harus mengacu pada money follow program,” katanya. (ika/uyo)
