Warga Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto, menuntut pemerintah desa buka-bukaan penggunaan APBDes tahun 2018 dan 2019.

IM.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto menuai sorotan. Warga menuntut perangkat desa membeber relisasi penggunaan APBDes tahun 2018 dan 2019.

Tuntutan itu disampaikan ratusan warga melalui aksi demonstrasi di Balai Desa Cendoro. Dalam aksi itu, warga mempertanyakan realisasi pada sejumlah pos anggaran.

Perwakilan warga Cendoro, Amin Tohari mengungkapkan, APBDes Desa Cendoro tahun 2018 sebesar Rp 1,2 miliar dan tahun 2019 Rp 1,7 miliar.

“Anggaran sebesar itu untuk apa saja?,” tandas Amin Tohari, Selasa (19/11/2019).


Selama ini, Pemerintah Desa Cendoro memang dinilai kurang transparan dalam pengelolaan APBDes. Pemerintah desa enggan menyampaikan penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pendapatan Anggaran Desa (PADes) secara terbuka kepada warga.

Padahal Instruksi Presiden Joko Widodo sudah secara tegas meminta pengelolaan APBDes harus transparan. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Amin, warga berhak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan tentang penggunaan APBDes.

“Warga meminta desa bersedia untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi tuntutan warga,” tegasnya.

Ada 8 item realisasi APBDes Cendoro yang dipertanyakan warga. Terutama yang menyangkut  kegiatan fisik yakni pembangunan jalan dusun di 4 titik, sanitasi tahun 2019 serta anggaran untuk kepemudaan.

“Intinya, warga hanya ingin mengetahui RAB (Rancangan Anggaran Biaya, red) pembangunan itu,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong pernah melakukan aksi serupa. Didampingi LSM Barisan Rakyat dan Cendekiawan Muda (BARRACUDA) Indonesia, mereka mempertanyakan transparansi program program desa tahun 2018-2019 yang sudah terpampang di baleho depan balai desa berukuran 3 x 2 meter.

”Keinginan warga ke balai desa untuk mempertanyakan secara detail program yang sudah terpampang di depan balai desa, dimana proyeknya, bahkan sampai bagaimana kualitasnya,” tutur Amin Tohari. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here