Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Papua.

IM.com – Wali Kota Mojokerto dan Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria beserta jajaran pejabat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Tujuan kunker adalah untuk studi banding dalam upaya meningkatkan manajemen produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan,

Melalui studi banding ini, Walikota Mojokerto berharap dapat memprluas wawasan terkait kebijakan program untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Salah satu kebijakan yang dianggap berdampak positif langsung terhadap masyarakat adalah menjamin ketersedian pangan melalui program diversifikasi produk dan konsumsi terutama bahan baku sagu dan ubi sebagai bahan pangan utama.

“Perkembangan perekonomian Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat sukup menarik untuk dipelajari.  Makanya kami kunjungi untuk mendapatkan wawasan terkait kebiajakan dan program yang dapat memulihkan bahkan meningkatkan perekonomian, terutama di tengah pandemi Covid-19. Sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata menjadi perhatian kami,” jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.


Walikota beserta jajaran pejabat Pemkot Mojokerto ingin melihat lebih dekat kondisi penanganan pada sektor kesehatan, perdagangan, investasi dan perijinan, industri kecil dan menengah serta lingkungan hidup dan pariwisata yang menjadi unggulan dari Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Sehingga, dapat memperkaya informasi sekaligus perbandingan dalam proses perumusan kebijakan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah

“Pemerintah daerah melalui Tim Pencegahan tersebut berupaya mengembalikan rasa aman kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar sebagai sarana pergerakan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun pariwisata. Saat ini sektor pariwisata di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diyakini sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat karena banyak spot-spot atau lokus yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara,” tandasnya.

Wabah Korona yang saat ini menjadi pandemi global usai diumumkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi topik utama di penjuru dunia. Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Pandemi covid-19 telah memukul banyak sektor usaha pada roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat pandemi, pastinya didukung oleh kebijakan pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang tepat dan strategis oleh pemerintah daerah.

Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan berupa, mempersiapkan sarana kesehatan rumah sakit rujukan, menerbitkan Keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya adalah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan untuk mitigasi ekonomi.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dibandingkan dengan provinsi lainnya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 4,52 persen sedangkan untuk Provinsi Papua Barat tercatat 0,53 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke tiga, jatuh pada wilayah Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada pada angka minus 0,06 persen.

Sementara itu, tiga daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah Bali, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bali berada di peringkat pertama dengan angka minus 10,98 persen. Angka tersebut muncul karena hancurnya pariwisata Bali akibat pandemi. Disusul berturut-turut DKI Jakarta dengan angka minus 8,22 persen dan Yogyakarta dengan nilai minus 6,74 persen.

Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para gubernur dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020) lalu, mengatakan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat belanja APBD provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakatnya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here