Bupati Ikfina Fahmawati memimpin rakor strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto imbas kenaikan harga BBM dan bahan kebutuhan pokok.

IM.com – Merespons persoalan inflasi yang kini menjadi isu nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi, Jumat (2/9/2022). Agenda pembahasan menyangkut strategi menghadapi meroketnya harga-harga kebutuhan pokok imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rakor di ruang rapat Satya Bina Karya membahas sejumlah strategi menghadapi ancaman inflasi imbas kenaikan harga BBM dan bahan kebutuhan pokok. Salah satu langkahnya adalah dengan distribusi BTT melalui program Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, namun dengan tetap mempertimbangkan sejumlah hal.

“Inflasi ini sudah diwarning sejak awal-awal tahun. Terkait pengunaan BTT, bisa dipakai untuk kendalikan inflasi namun harus dengan prinsip mempertimbangkan segala kebencanaan yang mungkin saja bisa terjadi,” Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati memimpin rakor.

Berdasarkan paparan data Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menyebutkan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 206.117 keluarga dan 535.435 jiwa. Penerima BPNT berdasarkan SK Maret 2022 sebanyak 78.930 keIuarga yang setiap buIannya mendapatkan Rp 200 ribu per keluarga.


Dimana penyaluran untuk buIan Januari, Februari, Maret dan Mei melaIui PT. POS sementara untuk buIan April, Juni, dan Juli melalui Bank HIMBARA.

Penerima PKH berdasarkan SK Maret 2022 sebanyak 34.146 keluarga. JumIah bantuannya pun bervariasi sesuai jumlah tanggungan komponen keluarga. Dan data Penerima PBI APBN berdasarkan SK Maret 2022 sebanyak 404,252 jiwa.

Menyinggung soal kenaikan harga BBM, Bupati Ikfina menjelaskan, pemerintah daerah sifatnya hanya menyesuaikan keputusan dari pemerintah pusat. Namun, lanjut Ikfina, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan stok ketersediaan BBM di wilayahnya.

“Sebetulnya ini (kenaikan harga BBM) tidak menjadi kapasitas kita, sebab kita hanya menyesuaikan. Ini karena kita tidak termasuk daerah dengan konsumsi BBM tinggi. Tugas kita di wilayah ini, lebih ke arah memastikan ketersediaannya saja. Dari pemantauan Pertamina, Kabupaten Mojokerto batas stok BBM masih aman dan mencukupi,” tuturnya.

Bila nanti kenaikan harga BBM benar terjadi, Ikfina menambahkan, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder terkait harus bersiap akan inflasi komoditas volatile food (cabe, bawang merah, daging ayam, telur ayam, gula pasir, bawang putih, minyak goreng dan beras). “Ketika nanti BBM benar-benar naik harga, maka kita harus bersiap akan inflasi komoditas volatile food,” imbuhnya.

Menghadapi hal tersebut, Bupati Ikfina menekankan agar seluruh pihak dapat memantau dan memastikan kelancaran distribusi komoditas tersebut. Termasuk memastikan tidak ada ancaman oknum-oknum penimbun barang.

“Ini termasuk kelancaran distribusi, dan kita bicara ancaman oknum-oknum yang menimbun barang. Sedangkan untuk komunikasi efektif, bagaimana kita meredam panic buying di masyarakat sehingga ketersediaan pasokan bisa dijamin,” tandasnya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here