inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota Mojokerto mulai membidik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel, restoran, kafe dan usaha terkait pariwisata (HOREKA) untuk memperkuat keuangan daerah menghadapi tantangan fiskal 2027.
Potensi pendapatan dari sektor tersebut akan dipetakan lebih rinci, mulai dari jumlah pelaku usaha, perizinan hingga kewajiban pajak yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Perizinan Khusus HOREKA. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga menghitung potensi PAD yang bisa dioptimalkan dari perkembangan usaha di Kota Mojokerto.
Menurut Ika, pertumbuhan hotel, restoran dan kafe harus berjalan seiring dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang karena sektor HOREKA memiliki peran dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kita ingin pariwisata di Kota Mojokerto berkembang. Kita sudah mengambil branding Mojokerto sebagai kota wisata sejarah budaya dengan Spirit of Majapahit. Tentu kita membuka ruang agar perhotelan, restoran, kafe dan ekonomi kreatif lainnya bisa berkembang. Tetapi sektor-sektor tersebut juga harus memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Mojokerto,” kata Ika.
Ika mengatakan, geliat usaha dan berbagai event yang menghadirkan banyak orang ke Kota Mojokerto seharusnya memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah melalui PAD.
“Jangan sampai sektor-sektor itu berkembang pesat di sini, tetapi pendapatan daerahnya tidak ikut mendapatkan manfaat. Kita membuat event, mendatangkan keramaian, masyarakat mendapatkan order, pelaku usaha mendapatkan manfaat. Pemerintah daerah juga harus mendapatkan manfaat dalam bentuk PAD,” ujarnya.
Dorongan mengoptimalkan PAD menjadi perhatian karena Pemkot Mojokerto masih menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan APBD 2027.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan APBD 2027. Pada saat yang sama, masih terdapat defisit anggaran dan belum ada kepastian tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk 2027.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber penerimaan yang masih dapat dioptimalkan.
“Mindset kita sekarang harus mencari potensi pendapatan daerah. Sekecil apa pun potensinya, kalau bisa menghasilkan PAD, harus kita lakukan dan kita optimalkan. Jangan dibiarkan,” tegas Ika.
Pemkot Mojokerto selanjutnya meminta perangkat daerah terkait melakukan pendataan menyeluruh terhadap sektor HOREKA.
Data yang dihimpun tidak hanya mengenai jumlah hotel, restoran dan kafe, tetapi juga mencakup status perizinan, jenis izin yang dimiliki, kewajiban usaha serta potensi pendapatan yang dapat masuk ke kas daerah.
“Silakan dipetakan ada berapa hotel, berapa restoran, berapa kafe, kemudian dari masing-masing itu perizinannya apa saja yang harus mereka miliki. Dari setiap perizinan itu ada potensi PAD atau tidak. Setelah itu baru kita rumuskan strategi,” jelas Ika.
Pemetaan tersebut juga akan melihat sumber penerimaan lain yang muncul dari aktivitas usaha HOREKA. Pemkot Mojokerto tidak ingin monitoring dan evaluasi hanya menghasilkan data administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan strategi peningkatan penerimaan yang terukur.
Sejumlah aktivitas usaha HOREKA sendiri berkaitan dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), antara lain makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Melalui pemetaan tersebut, Pemkot Mojokerto berharap potensi penerimaan dari sektor HOREKA dapat diketahui secara lebih akurat sehingga pertumbuhan sektor pariwisata, perhotelan, restoran dan kafe turut memperkuat PAD.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah mencari sumber pendapatan di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Mojokerto.
