inilahmojokerto.com – Pendidikan antikorupsi di Kota Mojokerto tidak cukup hanya diajarkan kepada siswa melalui materi pembelajaran. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta seluruh kepala sekolah memastikan nilai integritas juga diterapkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, mulai dari penggunaan anggaran hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Pesan tersebut disampaikan Ika Puspitasari saat membuka kegiatan Implementasi Penguatan Karakter Pendidikan Antikorupsi dalam Mendukung Kokurikuler di Sunrise Hotel Mojokerto, Kamis (5/11/2026).
Dalam arahannya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan bahwa integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan sistem kerja yang terukur, bukan sekadar slogan atau kampanye. Kepala sekolah dinilai memiliki peran penting sebagai pemimpin sekaligus teladan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan.
“Integritas itu tidak hanya sebatas slogan atau kampanye saja yang harus kita sampaikan, tetapi benar-benar diimplementasikan. Di awal pasti memang butuh penyesuaian, adaptasi. Tapi karena saya sebagai pengusaha itu terbiasa bekerja dengan target yang terukur, maka itu saya implementasikan ketika saya memimpin birokrasi ini,” tegasnya.
Ning Ita menyoroti lima aspek yang harus menjadi perhatian dalam membangun integritas tata kelola sekolah. Kelimanya meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sistem PPDB, manajemen sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi layanan pendidikan gratis yang disediakan Pemkot Mojokerto.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak akan berjalan efektif apabila hanya dibebankan kepada siswa dan tenaga pendidik melalui kegiatan pembelajaran. Budaya integritas harus tumbuh dalam seluruh sistem pengelolaan sekolah agar nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab benar-benar menjadi kebiasaan.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan visi antara tiga unsur utama dalam ekosistem pendidikan, yakni guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah sebagai pimpinan, serta orang tua siswa.
“Ekosistem yang di dalamnya terdiri dari tiga komponen; para guru tenaga pendidik, pimpinan berarti panjenengan kepala sekolahnya dan juga orang tua. Tentu ini harus ada kesamaan persepsi dan kesamaan visi,” pesannya.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tersebut diikuti 105 peserta. Mereka terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, serta pengawas jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Penguatan integritas di lingkungan pendidikan ini juga berkaitan dengan evaluasi pemerintah pusat melalui Indeks Integritas Pemerintah (IIP). Pemkot Mojokerto menargetkan capaian indeks tersebut mencapai 77,89.
Melalui penguatan karakter antikorupsi yang dibarengi pembenahan tata kelola sekolah, Pemkot Mojokerto berharap integritas tidak berhenti sebagai materi pendidikan, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk membentuk generasi yang berkarakter, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
