Wali Kota Mojokerto Ning Ita menegaskan kesetaraan gender harus terintegrasi dalam seluruh program pembangunan daerah, mulai perencanaan hingga evaluasi.

inilahmojokerto.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa kesetaraan gender harus menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan daerah, bukan sekadar upaya mengejar penghargaan. Seluruh program pemerintah dituntut mampu memberikan kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil bagi semua masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, saat memimpin rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) di Pendopo Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.

“Ini bukan perkara mencari penghargaan. Yang pertama harus dipahami, ini adalah sebuah kewajiban. Seluruh pemerintah daerah dalam merencanakan program, membuat kegiatan, hingga melaksanakan pembangunan harus memenuhi prinsip kesetaraan gender,” tegas Ning Ita.

Ia menekankan, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya menyasar perempuan dan laki-laki, tetapi juga kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak.

Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah dukungan Pemkot Mojokerto terhadap atlet disabilitas melalui penyelenggaraan Pekan Paralimpik tingkat kota sejak 2022. Program ini menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi secara setara.

Ning Ita juga meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah memastikan perspektif gender masuk dalam setiap program dan kegiatan, termasuk dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan.

Selain pelaksanaan program, ia menyoroti pentingnya dokumentasi dan administrasi yang lengkap. Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan perlu dilaporkan dengan mencantumkan aspek Pengarusutamaan Gender agar kontribusi pemerintah daerah dapat terukur dalam penilaian PPE.

“Sering kali kita sudah melaksanakan, tetapi laporannya tidak mencantumkan Pengarusutamaan Gender. Akibatnya, apa yang sudah kita kerjakan tidak terbaca dalam penilaian. Karena itu, dokumentasi dan pelaporan harus menjadi perhatian bersama,” pesannya.

Melalui persiapan verifikasi lapangan PPE ini, Pemkot Mojokerto berharap pelaksanaan PUG semakin optimal dan pembangunan daerah mampu menghadirkan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

4

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini