inilahmojokerto.com – Upaya memperkuat kesadaran hukum masyarakat terus digencarkan Pemerintah Kota Mojokerto melalui sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang digelar di Kelurahan Pulorejo, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan ini tak sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang edukasi bagi warga untuk memahami peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan lingkungan.
Mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum untuk Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Harmonis”.
Kegiatan ini menghadirkan langsung Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, yang menekankan bahwa hukum berfungsi memberikan kepastian dalam kehidupan sosial.
“Hukum tidak bicara tentang keadilan, hukum bicara tentang kepastian. Ketika ada kepastian, masyarakat akan merasa lebih tenang,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.
Menurutnya, kepastian hukum tercermin dalam aturan dan pasal yang telah disusun secara sistematis.
Namun di lapangan, perbedaan tafsir kerap memicu kesalahpahaman. Karena itu, masyarakat membutuhkan pendampingan dari pihak yang memiliki kompetensi hukum agar tidak keliru dalam memahami aturan.
Rachman juga menegaskan bahwa membangun budaya sadar hukum bukan hanya tugas pemerintah melainkan tanggung jawab bersama.
Dalam proses tersebut, keberadaan paralegal dinilai penting sebagai jembatan awal bagi masyarakat sebelum mampu memahami hukum secara mandiri.
“Semangatnya, kita ingin mendorong masyarakat agar sadar hukum,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemerintah Kota Mojokerto telah menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta tenaga paralegal di setiap kelurahan.
Fasilitas ini dapat dimanfaatkan warga untuk berkonsultasi maupun mendapatkan pendampingan terkait persoalan hukum yang dihadapi.
Tak hanya itu, kegiatan sosialisasi juga diisi pemaparan materi oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Yusaq Djunarto.
Ia memberikan penjelasan seputar berbagai isu hukum yang kerap muncul di tengah masyarakat, mulai dari persoalan ringan hingga potensi pelanggaran yang bisa berujung pidana.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap literasi hukum masyarakat semakin meningkat.
Dengan pemahaman yang lebih baik, warga diharapkan mampu mencegah konflik, mematuhi aturan, serta berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. (kim)
