Bupati Ikfina Fahmawati (kanan) bersama Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh dalam kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 di Hotel PCP Trawas, Selasa (30/3/2021) pagi.

IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengingatkan jajaran pegawai Pemkab terus giat bekerja mencapai target pembangunan. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto yang melebihi tingkat rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Timur diharapkan tidak membuat birokrasi terlena.

Demikian disampaikan Bupati Ikfina dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 di Hotel PCP Trawas, Selasa (30/3/2021) pagi. Rapat ini mengusung tema “Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Kualitas SDM”.

“Dalam bekerja, kita tidak boleh lepas dari target indikator. Contohnya saat ini bisa saya sampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto, ada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Namun jangan sampai itu membuat kita jadi terlalu santai. Kita harus lihat juga daerah lain yang terdekat,” kata Bupati Ikfina.

Dalam kegiatan ini, Bupati Ikfina didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Dyah Wahyu Ermawati, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Pj. Sekdakab Didik Chusnul Yakin, Forkopimda, Wakil Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, serta OPD.

Ikfina dalam arahannya juga menekankan agar penguatan dan percepatan belanja pemerintah serta belanja APB Desa, dapat menjadi stimulus yang mendorong percepatan pemulihan perekonomian, terutama penyerapan APBD 2021. Pemkab Mojokerto, kata Ikfina, harus menjadi pemerintahan yang adaptif dan mampu mengadopsi berbagai perkembangan situasi obyektif daerah.

“Seperti dinamika perubahan regulasi/kebijakan refocusing anggaran, maupun penyederhanaan birokrasi,” tuturnya.

Dari sekian banyak progres dan dinamika pembangunan yang disampaikan, Bupati Ikfina tak lupa mengingatkan PR besar Pemkab Mojokerto yakni upaya menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka harus diturunkan. Begitu juga dengan SPBE yang harus ditingkatkan. Tidak boleh ada yang merasa kerjanya paling bagus sendiri. Karena semuanya adalah satu kesatuan tersistem,” terang bupati. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here