inilahmojokerto.com – Pemerintah kota di seluruh Indonesia menyuarakan sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Mulai dari keterbatasan fiskal, kebutuhan infrastruktur, penataan aparatur sipil negara, hingga percepatan transformasi digital menjadi isu yang mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan.
Forum nasional yang diikuti para kepala daerah tersebut resmi ditutup pada Kamis (2/7/2026) dengan menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi itu diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemerintah kota.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Dewan Pengurus APEKSI, menegaskan bahwa berbagai rekomendasi tersebut lahir dari pengalaman nyata pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu, pemerintah kota membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Rekomendasi ini lahir dari kebutuhan riil yang dihadapi pemerintah kota. Kami berharap hasil Rakernas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang semakin mendukung daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sepuluh rekomendasi yang disepakati mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK, penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, penataan ruang dan kerja sama antardaerah, kepastian hukum, hingga pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota berkelanjutan.
Ning Ita menilai tantangan pembangunan perkotaan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, ukuran kota yang tangguh tidak hanya dilihat dari pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui APEKSI, semangat kolaborasi harus terus diperkuat. Kota yang tangguh bukan hanya memiliki pembangunan fisik yang baik, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga lingkungan, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Rakernas XVIII APEKSI mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” dan berlangsung sejak 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Selain sidang utama, agenda tersebut juga diramaikan berbagai forum sektoral yang membahas isu pembangunan daerah dari berbagai perspektif.
Forum-forum tersebut antara lain Youth City Changers, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital, Forum Pangan, Forum Bisnis dan Investasi, Karnaval Budaya Nusantara, serta Indonesia City Expo.
Melalui forum tersebut, pemerintah kota berupaya memperkuat posisi daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan.
