inilahmojokerto.com – Program perbaikan rumah skala besar segera digulirkan di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan renovasi 33 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 melalui skema BSPS.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengakselerasi program peningkatan kualitas hunian masyarakat. Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 33.000 rumah tidak layak huni akan direnovasi pada 2026.
Program ini diluncurkan di Wonokusumo, Surabaya dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal layak dan sehat.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut program ini sebagai intervensi strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Hunian layak akan meningkatkan kualitas hidup sekaligus menurunkan beban ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, rumah yang layak huni tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi.
Lonjakan jumlah penerima bantuan menjadi sorotan. Jika pada 2025 hanya sekitar 2.900 unit rumah yang direnovasi, maka pada 2026 jumlahnya meningkat drastis menjadi 33 ribu unit—lebih dari sepuluh kali lipat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program BSPS dirancang tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah.
Program ini juga terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan ultra mikro seperti PNM Mekaar.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor dan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” kata Maruarar.
Program tersebut diproyeksikan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja, mulai dari tukang bangunan hingga industri material konstruksi.
Di Surabaya, sekitar 1.252 kepala keluarga telah masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebagian di antaranya sudah terverifikasi dan proses penyaluran akan dipercepat.
Melalui BSPS, pemerintah berharap program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Jawa Timur. (kim)
