IM.com – Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mendesak pemerintah pusat agar program Jaminan Kesehatan Nasional bisa meng-cover semua penyakit (total coverage). Selama ini warganya yang belum mempunyai BPJS Kesehatan mendapatkan pembiayaan gratis dari Pemkot Mojokerto.
“Kebijakan kami di bidang kesehatan salah satunya adalah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Kota Mojokerto melalui program BPJS karena itu adalah amanah undang-undang,” kata Mas’ud usai meresmikan kantor baru Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Kamis (5/1/2017).
Mas’ud menjelaskan, terdapat perbedaan pengetian total coverage versi pemerintah pusat dengan yang sudah diterapkan Pemkot Mojokerto. “Jadi, pengertian total coverage pemerintah pusat itu kalau 70% warga Kota Mojokerto sudah mempunyai kartu BPJS. Memang ada perbedaan dengan total coverage kami (Pemkot Mojokerto),” ungkapnya.
Menurut Mas’ud, selama ini penerapan total coverage jaminan kesehatan yang diberikan Pemkot Mojokerto kepada warganya tanpa batas. Semua warga kota yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan sampai sembuh secara gratis hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“Selama ini sakit apa saja, berapa hari, tidak pakai dihitung. Bahkan, nominalnya sampai Rp 1 miliar pun akan kami bayar. BPJS kan tidak begitu, ini yang kami perjuangkan. Kami berharap BPJS bisa meng-cover semua penyakit tanpa terkecuali karena penyakit kan tidak bisa dipilah-pilah,” tegasnya.
Sementara itu, tambah Mas’ud, program JKN melalui BPJS Kesehatan baru menyentuh 70-60% penduduk Kota Mojokerto. Sejauh ini, terdapat 81.000 penduduk yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan.
“Itu yang menjadi PR kami, itu sudah kami bagi. Ada yang ditangani APBN, provinsi, kemudian ada yang nanti akan dibagi oleh Pemkot Mojokerto. Kami target tahun 2019 seluruh warga Kota Mojokerto harus sudah mempunyai kartu BPJS,” tandasnya.(bud/uyo)
