inilahmojokerto.com – Pemerintah Kota Mojokerto mulai menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online untuk mempercepat proses pencairan anggaran sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengaktifkan sistem tersebut dalam kegiatan peluncuran dan bimbingan teknis SP2D Online di Sunrise Hotel, Rabu (21/10/2026). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kini diwajibkan beradaptasi dengan sistem digital tersebut agar proses pencairan anggaran tidak terkendala.
Wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan, penerapan SP2D Online bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“ASN sebagai mesin birokrasi harus memiliki pola pikir yang mengikuti perkembangan zaman. Kita harus adaptif terhadap kebutuhan di era digitalisasi yang berkembang sangat cepat. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan untuk bertransformasi ke arah digital,” tegas Ning Ita.
Salah satu perhatian utama Pemkot Mojokerto dalam penerapan sistem baru ini adalah memastikan proses adaptasi tidak menghambat pencairan anggaran, terutama karena waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas.
Ning Ita meminta seluruh kepala OPD memberikan perhatian khusus kepada bendahara dan pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mereka diminta memahami mekanisme SP2D Online agar pelaksanaan transaksi dan pencairan dana berjalan sesuai prosedur.
“Setelah aktivasi ini, seluruh perangkat daerah wajib menerapkan SP2D Online. Saya minta para kepala perangkat daerah memberikan perhatian khusus, terutama kepada bendahara dan pengelola SIPD. Manfaatkan bimbingan teknis ini untuk bertanya dan memperjelas setiap mekanisme yang belum dipahami,” ujarnya.
Menurut Ning Ita, kendala teknis maupun keterbatasan pemahaman sumber daya manusia harus segera diatasi. Ia meminta perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Jatim selama penerapan sistem berlangsung.
Langkah tersebut diperlukan agar peralihan ke sistem digital tidak justru memperlambat pelaksanaan program pemerintah yang membutuhkan dukungan anggaran.
Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan area pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Karena itu, penerapan SP2D Online diharapkan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga diarahkan untuk mengintegrasikan proses transaksi dan pencairan dana agar berjalan lebih cepat serta sesuai ketentuan.
Dalam implementasinya, Pemkot Mojokerto menggandeng Bank Jatim sebagai mitra perbankan yang menampung rekening kas daerah. Dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, juga diperlukan untuk memastikan mekanisme pelaksanaan anggaran berjalan sesuai regulasi.
Peluncuran SP2D Online disertai bimbingan teknis yang diikuti kepala OPD, camat, bendahara, serta operator SIPD dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Materi disampaikan Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ananto Budiono, serta Officer Group Pengembangan Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim Pusat, Amin Tohari.
Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme, prosedur operasional, dan pembagian kewenangan dalam penerapan SP2D Online.
Pemkot Mojokerto berharap sistem ini dapat mempercepat transaksi dan pencairan dana, sekaligus memperkuat disiplin administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan penerapan sistem tersebut selanjutnya akan bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kelancaran dukungan teknis, dan konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan prosedur digital yang telah ditetapkan.
