Siswa SMKN 1 Trowulan, Mojokerto ketika aksi memboikot ujian akhir semester hari pertama, Senin (2/12/2019). Foto: Martin

IM.com – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menghapus Ujian Nasional (UN) mendapat dukungan banyak pihak. UN yang selama ini diterapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa dinilai justru lebih banyak melahirkan dampak negatifnya.

Dukungan dan penilaian soal sisi negative UN itu antara lain datang dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Negeri (MKKS) Kabupaten Mojokerto. Kelompok ini menilai UN ternyata bukan metode yang efektif untuk mengukur keberhasilan studi siswa, khususnya dari sisi pemerataan.

“Kemampuan siswa tidak bsa disamaratakan. Terutama dari keunggulan bidang, siswa masing-masing siswa berbeda,” kata Ketua MKKS SMAN Kabupaten Mojokerto, Suyono, Kamis (12/12/2019).

Mudarat lain dari UN adalah pelaksanan UN selalu menyedot dana besar. Hal ini dianggap tidak ideal dan adil bagi siswa maupun pihak sekolah. “Sekolah yang meluluskan siswa itu justru harus mengeluarkan dana besar untuk ujian,” tandasnya.


Sementara Ketua MKKS SMPN Kabupaten Mojokerto, Anari memberi pandangan dari sisi lain. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji dan memikirkan secafa menyeluruh sisi positif dan negatif penghapusan UN.

Dari sisi kemungkinan buruk yang bisa muncul akibat penghapusan UN adalah menurunnya motivasi belajar siswa. Anari menyampaikan, alat ukur belajar siswa pengganti UN) harus lebih bagus.

“Alat ukur itu juga bisa meningkatkan minat belajar, kompetensi siswa. Sehingga dapat meningkatkan SDM. Ya (kami) setuju terhadap penghapusan UN,” tuturnya.

Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik Jatim) menyatakan siap mengimplementasikan kebijakan menghapus UN. Hanya, kebijakan Mendikbud itu baru bisa diterapkan di Jatim pada tahun 2021.

“Karena beberapa lembaga pendidikan di Jatim telah melaksanakan sistem ujian yang diterapkan sekolah,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispendik Jatim, Hudiyono di Surabaya, Kamis (12/12/2019).

Menurutnya, Jatim sudah mempersiapkan sebelum teknis baru yang akan diterapkan oleh Mendikbud. Seperti halnya membuat tolak ukur assesment yang berkaitan dengan soal, termasuk uraiannya. Sejumlah sekolah di Jatim juga membuat ukuran kecerdasan anak ketika menerima informasi.

“Sifatnya holistik, bukan hanya koknisi saja yang diukur. Bisa karakter diukur, itu ada alatnya. Juga literasi yakni kecerdasan dalam menerima informasi. Saya kira Jatim sebelumnya sudah melakukan hal itu,” ujar Hudiyono.

Hudiyono menjelaskan, bahwa ke depan kelulusan murid tidak lagi ditentukan oleh hasil UN yang dibuat oleh Pemerintah pusat. Melainkan ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Dengan begitu, sekolah bisa memetakan anak didiknya sesuai kompetensinya.

“Ini sebagi fungsi pemetaan. Jika sekolah A standar anak-anak di dalam matematis masih kategori sedang karena belum mencapai kebutuhan standar,” tuturnya. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here