inilahmojokerto.com — Pemerintah Kota Mojokerto memastikan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) 2026 berjalan sesuai ketentuan dan difokuskan untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Agung Moeljono Subagijo, menegaskan pengelolaan BOSDA dilakukan secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung upaya pencegahan korupsi sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah informasi di masyarakat yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, baik di kalangan sekolah maupun wali murid.
Ia menjelaskan, BOSDA merupakan bantuan yang bersumber dari APBD sehingga penggunaannya harus tepat sasaran, khususnya untuk warga Kota Mojokerto.
Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kebijakan antara sekolah negeri dan swasta.
Di sekolah negeri, seluruh siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan tanpa pungutan, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah.
Sementara itu, di sekolah swasta penerima BOSDA, siswa dari keluarga warga Kota Mojokerto tidak diperkenankan dikenai biaya, sedangkan siswa dari luar daerah masih dapat dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku.
Pemkot menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada warga sekaligus menjaga keberlangsungan operasional sekolah swasta.
Terkait beredarnya surat kepada sekolah, Agung menegaskan dokumen tersebut hanya bertujuan untuk pendataan kebutuhan anggaran BOSDA, bukan untuk kepentingan lain.
Ia juga menyinggung isu tenaga guru tidak tetap (GTT/PTT) di bawah Kementerian Agama yang disebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Dinas Pendidikan, lanjutnya, secara rutin melakukan sosialisasi setiap tahun guna memastikan seluruh satuan pendidikan memahami aturan BOSDA dengan benar.
Pemkot Mojokerto menegaskan komitmennya untuk menjalankan program BOSDA secara terbuka, tepat sasaran, dan berpihak pada masyarakat demi mewujudkan pendidikan yang merata dan terjangkau. (kim)
