IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya. Saat ini, jumlah penduduk miskin ekstrem di daerah tersebut mencapai 1.450 jiwa.
Walikota Ika Puspitasari melakukan audiensi dengan Sekretaris Menko PMK Andie Megantara beserta jajaran di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Selasa (9/5/2023). Konsultasi terkait data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tersebut menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023) lalu.
“Dalam rakornas itu, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga target 0 persen pada tahun 2024,” kata Ika Puspitasari.
Adapun dalam audiensi dengan Kemenko PMK, walikota yang akrab disapa Ning Ita menyampaikan dua hal pokok. Pertama, terkait belum adanya jumlah penduduk miskin berdasarkan data P3KE Kemenko PMK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Hal ini mengakibatkan ada penduduk miskin Kota Mojokerto yang belum mendapatkan bantuan sosial APBN meskipun masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan,” ujar Ning Ita.
Kedua, Ning Ita menyebutkan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Mojokerto sebanyak 1.450 jiwa atau setara dengan 379 KK berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus 2022. Ning Ita berharap ada intervensi dari Kemenko PMK dalam penanganan permasalahan ini.
Sementara itu, Sesmenko PMK Andie Megantara mengapresiasi ketersediaan data kemiskinan Kota Mojokerto yang telah tersedia by name by address (BNBA). Tim dari Kemenko PMK akan melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto, dan akan melaksanakan pemetaan untuk menentukan program dan skema yang tepat.
Khususnya, bagi penduduk miskin yang belum ter-cover jaminan sosial baik dari APBN maupun APBD. Kota Mojokerto sekaligus akan dijadikan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 persen. (im)
