iinilahmojokerto.com – Sengkarut pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan krisis kapasitas fiskal daerah menjadi sumbu utama perdebatan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Prama Sanur, Denpasar, Bali.
Hadir mewakili Ketua APEKSI Pusat, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka langsung agenda strategis regional yang berlangsung pada 22-23 Mei 2026 tersebut. Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini menegaskan, hantaman regulasi pembatasan belanja pegawai saat ini menuntut kepala daerah untuk tidak lagi bekerja dengan cara biasa.
“Komwil ini adalah ujung tombak APEKSI untuk menyuarakan tantangan riil di akar rumput pemerintahan kota, sekaligus merumuskan solusi konkret. Kita harus saling berbagi formula, agar inovasi satu kota bisa diadopsi oleh kota lainnya yang menghadapi kebuntuan serupa,” ujar Ning Ita di hadapan para wali kota peserta raker.
Pertemuan di Bali ini menjadi krusial karena berfungsi sebagai penyaring isu strategis sebelum dibawa ke forum tertinggi, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli mendatang.
Ning Ita memaparkan bahwa potret makro tata kelola daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tekanan ekonomi global yang menjalar ke tingkat nasional secara otomatis mempersempit ruang gerak APBD. Di sisi lain, pemerintah daerah diwajibkan menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK yang membutuhkan alokasi anggaran tidak sedikit.
“Semua dilema ini membutuhkan kebijakan yang tepat serta solusi yang bijaksana. Berangkat dari persoalan sistemik ini, strategi mutlak yang harus kita jalankan adalah kolaborasi lintas daerah, bukan lagi berkompetisi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret menghadapi resesi, APEKSI tengah mematangkan program City Branding dan Center of Excellence. Program ini merangkum potensi unggulan dari 98 kota anggota APEKSI untuk mempermudah promosi investasi dan perdagangan silang antardaerah tanpa harus bergantung penuh pada APBN.
Dalam forum tersebut, Ning Ita membagikan studi kasus Kota Mojokerto yang menolak takluk pada pemangkasan anggaran eksternal. Sektor industri alas kaki lokal Mojokerto terbukti mampu menembus pasar internasional pada ajang Indonesian Fair 2026 di Nagoya, Jepang.
“Tantangan fiskal yang ada justru harus menjadi pemicu untuk melahirkan inovasi model pembiayaan dan pemasaran baru. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan,” cetus Ning Ita.
Selain menghasilkan draf rekomendasi politik untuk Rakernas Medan, ajang Komwil IV juga menampilkan pameran produk UMKM dalam Denpasar City Expo. Pada sela agenda, Kota Mojokerto juga melakukan diplomasi budaya lewat penampilan sendratasik bertajuk Suluh Bubat yang memukau para delegasi kepala daerah. (uyo)
