Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi membuka sosialisasi evaluasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

IM.com – Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi membuka sosialisasi evaluasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus penerapan Whistle Blowing System (WBS). Kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini diselenggarakan di Hotel Jalan Raden Wijaya Mojokerto Kamis (5/12-2019) pagi.

Jika Zona Integritas WBK dan WBBM sudah kerap digaungkan di masyarakat, WBS dalam acara ini dikenalkan sebagai sistem dimana setiap orang bisa mengadukan pelanggaran yang diketahuinya dengan aman tanpa rasa takut.

Seperti tindak pidana korupsi, pungutan liar, maupun pelayanan publik yang dirasa buruk. Dengan WBS, semua orang bisa menjadi agen perubahan dengan ikut mengawasi.

“Semua bisa ikut mengawasi dan terawasi (melalui WBS). Sehingga niat-niat berbuat curang bisa dicegah dan direduksi. Harapan kita supaya ada pengendalian dan penegakan integritas di setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Plt Bupati Pungkasiadi pada sambutannya.

Plt Bupati Pungkasiadi juga menegaskan bahwa sebagai abdi masyarakat, ASN harus membuktikan integritasnya dalam melayani masyarakat. Sebagai konsekuensi atas tanggungjawab tersebut, maka wajib diterapkan Zona Integritas di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penerapan pembangunan Zona Integritas adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto mewujudkan good, clean, and clear government dengan membenahi kinerja OPD, merubah kultur ASN menjadi profesional, serta mengedepankan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

“Kita wajib membangun instansi yang bersih, bebas korupsi, serta berjiwa melayani. Tidak boleh ada pungli, maupun pelayanan buruk. Maka dari itu, dibutuhkan partisipasi kita semua. Mulai pucuk pimpinan hingga pelaksana,” tandas Plt Bupati Pungkasiadi.

Inspektur Kabupaten Mojokerto Djoko Wijayanto, melaporkan pada sambutannya WBS dibangun sebagai bentuk penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi didasarkan dari beberapa masalah birokrat seperti kurangnya kualitas dalam pelayanan publik, sistem pengawasan internal yang belum mampu berperan sebagai quality assurance, praktik manajemen SDM yang belum optimal dalam meningkatkan profesionalisme, serta masalah lainnya.

Untuk diketahui, tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan 12 OPD yang diusulkan masuk penilaian WBK Kementrian PAN RB. Antara lain Dispendukcapil, DPMPTSP, RSUD dr. Soekandar, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kemlagi, Puskesmas Puri, Puskesmas Bangsal, Puskesmas Jatirejo, dan Puskesmas Gondang. (uyo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here