Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberikan arahan dalam Peningkatan kapasitas TPPS yang diikuti 64 peserta dari Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesehjateraan Keluarga (PKK) lingkup desa se-Kecamatan Jetis, Rabu (20/7/2022).

IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati terus menggalakkan program percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kali ini, upaya itu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Jetis selaku ujung tombak pelaksanaan program ini.

Peningkatan kapasitas TPPS diikuti 64 peserta dari Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesehjateraan Keluarga (PKK) lingkup desa se-Kecamatan Jetis. Dalam arahannya, Bupati Ikfina menekankan rencana aksi penurunan stunting sudah disusun sejak 2018 guna mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Tahun 2020 kita semua menghadapi pandemi Covid-19 akhirnya dilaksanakan PSBB dan kegiatan posyandu juga dilaksanakan di rumah, dan tahun 2021 gelombang Covid-19 lebih besar. Makannya dua tahun praktek program ini tidak bisa dilaksanakan dan kita hanya punya waktu tiga tahun,” ucap Ikfina, saat menyampaikan materi dalam agenda pelatihan peningkatan Kapasitas TP PKK se-Kecamatan di Kantor Kecamatan Jetis, Rabu (20/7/2022) siang.

Ikfina juga menjelaskan, terkait pemahaman dasar tentang stunting pada balita dalam melaksanakan program penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto. (Baca: Tekan Stunting, Bupati Ikfina Minta TP PKK Lakukan Pendekatan Intervensi)


“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting jangka kedepannya adalah berhubungan dengan kecerdasan,” tuturnya.

Menurut hasil survei dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), menunjukan bahwa angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 27,4 persen, dalam hal ini Ikfina mengatakan, jumlah real stunting di Kabupaten Mojokerto perlu dikaji ulang, dengan cara melakukan monitoring secara langsung baik melalui Puskesmas atau Posyandu yang sudah ada.

“Nanti kita akan membeli alat mengukur panjang badan, saya minta tolong mengawal agar semua balita di desa anda diukur semuanya, sehingga ini nanti harus ada data yang akurat, maka kita betul-betul mengukur semua balita di Kabupaten Mojokerto,” tandasnya.

Bupati menambahkan, salah satu penyebab adannya stunting di Kabupaten Mojokerto, ialah 60 persen bayi di Kabupaten Mojokerto dengan usia dibawah enam bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

Bupati Ikfina juga menjelaskan, dalam melaksanakan program penurunan stunting, terdapat empat indikator dalam menilai keluarga yang beresiko stunting.

“Yang pertama yaitu prasejahtera atau bisa dikatakan keluarga yang tidak punya sumber penghasilan tetap, kedua fasilitas lingkungan tidak sehat, yang ketiga Pendidikan ibu dibawah SLTP, dan yang terakhir Pasangan Usia Subur (PUS) empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga,” bebernya.

Selain itu, Bupati Ikfina juga menjelaskan, menurut data keluarga dari 16 desa se-Kecamatan Jetis menunjukkan bahwa Desa Canggu yang memiliki paling banyak jumlah keluarga, yakni sebesar 2.662 keluarga.

“Jadi keluarga yang paling banyak beresiko stunting ada di Desa Canggu dengan 1.365 keluarga beresiko stunting dan paling sedikit 424 keluarga ada di Desa Perning yang beresiko stunting,” jelasnya.

Menurut data fasilitas lingkungan tidak sehat di Kecamatan Jetis, Ia juga mengatakan, terdapat 134 keluarga di Desa Lakardowo, 97 keluarga di Desa Kupang. Terakhir 43 keluarga di Desa Jolotundo tidak mempunyai jamban yang layak.

“Kita akan melaksanakan program jamban sehat tahun ini, prioritaskan penurunan stunting siapa saja dan mana saja yang didahulukan, sehingga diawal tahun depan tidak ada jamban yang tidak sehat,” ujarnya.

Ikfina juga menekankan, pentingnya penerapan jenis Intervensi gizi terpadu. Salah satunya intervensi gizi spesifik, yang menurutnya, hal tersebut berkaitan langsung dengan ibu hamil dan balita.

“Kemudian kedua yaitu intervensi gizi sensitif berkaitan dengan masyarakat umum seperti air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuaran JKN, bantuan tunai bersyarat, bantuan sosial pangan, layanan KB pasca persalinan, menekan kehamilan yang tidak diinginkan, pemberian informasi mengenai stunting,” pungkasnya. (im)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here