IM.com – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur mencontoh sistem tata kelola pendidikan terpadu dan terintegrasi yang sukses diterapkan di Kota Surabaya. Puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan yang berlaku di Kota Surabaya itu di antaranya peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa dan peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan.
Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, sistem informasi tata kelola pendidikan di Kota Surabaya bisa menjadi percontohan untuk Jatim, bahkan skala nasional. Kegiatan pembenahan sistem pendidikan ini sebagai bagian dari langkah KPK melakukan pencegahan korupsi.
Asep mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki tata kelola yang terpadu dan terintegrasi. Beberapa sektor strategis yang didorong untuk terintegrasi, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, pendapatan, infrastruktur, dan lain-lain.
“Kami ingin tidak ada terkotak-kotak antara pemkot, pemkab, pemprov, dan nasional. Kami yakin banyak hal baru yang bisa saya dapatkan untuk tata kelola pendidikan. Minimal nanti direplikasi di Jatim dulu,” katanya saat mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Kamis (28/3/2019).
Menurut Asep, sistem informasi profil sekolah perlu untuk diagregasikan ke Pemprov Jatim terlebih dahulu. Selanjutnya mengkloning e-budgeting sekolah atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS).
“Nanti saya dorong profil sekolah dan e-budgeting untuk digunakan sekolah-sekolah di Jatim. Tahun ini akan menjadi rencana aksi kami dan harus jalan. Akan kita kumpulkan seluruh dinas pendidikan,” ujarnya.
Asep mengatakan pihaknya mendapat amanah membawahi beberapa daerah, salah satunya di Jatim. KPK lewat kerja-kerja pencegahan, masuk ke sektor strategis dan berharap ada suatu tata kelola terpadu dan terintegrasi, di antaranya adalah tata kelola pelayanan pendidikan di Jatim.
“Kami melakukan pemetaan dulu kepada beberapa sektor. Untuk Surabaya ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah merespons dengan baik,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan di Kota Pahlawan merupakan ide dari jajaran struktural, kemudian diterjemahkan ke aplikasi oleh tenaga pemrograman (programmer).
Aston menyebut beberapa aplikasi itu antara lain profil sekolah, sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah (SIPKS), rapor daring, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seleksi calon kepala sekolah (Si Cakep), tryout daring, dan lain-lain.
“Pengembangan inovasi program pendidikan diawali dengan membangun pusat database pendidikan atau yang biasa disebut profil sekolah,” katanya. (ant/im)
